Ortis Nandotarai Ketua BKN-RI Papua dan Sekretaris BKN-RI Papua Wiwin Estyarin Adakan...

Ortis Nandotarai Ketua BKN-RI Papua dan Sekretaris BKN-RI Papua Wiwin Estyarin Adakan Pertemuan Khususi: Bupati Keerom Muhamad Markum Harus Menjabarkan UU Otonomi Khusus Papua No 21 Tahun 2001

1
0
SHARE

PAPUA Jayapura, bkn-ri.com – Kamis 14 Juni 2018 di adakan Pertemuan Kusus Antara Ketua BKN-RI Provinsi Papua Ortis Nandotarai Bersama Sekretaris BKN-RI Papua Wiwin Estyarini, Ketua BKN-RI Kabupaten Jayapura Sofan Sofyan, Ketua BKN-RI Yahokimo Frans Keroman dan Ketua Lembaga Investigasi Negara Kab. Keerom Danci Victor Manina,Bendahara Investigasi Negara LIN Keerom Om Nus dan Toko Masyarakat Adat Kampung Nafri Cristomus Wamuar Melahirkan Dua (2) Point Penting Diantaranya :
1. Memintakan Kepada Bupati Keerom Muhamad Markum Untuk Segera Mengundurkan Diri Dari Jabatan Bupati Kabupaten Keerom Atau
2. Segera Menjabarkan UU Otsus di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Keerom dan Kembalikan Hak Istimewa Orang Asli Papua Sekarang Juga Sesuai Dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001

Kabupaten Keerom Berada Di Batas Negara kesatuan Republik Indonesaia (NKRI) – Papua New Guinea (PNG) Di Perkirakan Menjadi Daerah Rawan Konflik Karena Kepemimpinan Bupati Keerom Muhamad Markum Yang terkesan tidak bijaksana dalam kepemimpinannya sebagai Bupati, Salah satu contoh pelantikan Jabatan Struktural Eselon III dan IV pada jumat 8 juni 2018 terlihat jelas bahwa Muhamad Markum tidak melibatkan orang asli Keerom Papua dalam birokrat pemerintahan untuk memberikan jabatan struktural serta memberikan ruang kepada mereka untuk berkembang, ini kan hal yang sangat tidak benar dan merusak tatanan peradaban orang asli papua masa bupati,Ketua DPRD, Asisten I, Asisten II, Asisten III Sampai jabatan strategis OPD presentase nya jauh lebih dominan dari Orang Asli Papua (OAP )

“RAGU – RAGU MUNDUR”

Tindakan dan sikap yang diambil Muhamad Markum telah menggores luka yang sangat dalam di hati putra-putri pewaris negeri burung Cenderawasih yang mendiami tapal batas NKRI-PNG. Kalau orang asli papua tidak di libatkan karena alasan belum mampuh maka hal ini harus di kembalikan kepada saudara bupati sebagai penanggung jawab atas persoalan ini karena saudara bupati sebagai penanggung jawab penuh atas seluruh masyarakat ini,melalui otonomi khusus Nomor 21 tahun 2001 orang asli papua harus mendapatkan hak istimewa sehingga mereka dapat di bina di bentuk oleh Saudara Bupati untuk menjadi pintar menjadi kuat menjadi mandiri sehingga dapat berkembang dengan baik dan dapat memimpin serta menjadi tuan di negeri nya sendiri. Melalui Kesempatan ini Kami Menyampaikan Dengan Hormat Kepada Saudara Bupati Muhamad Markum agar Segera MENGUNDURKANN DIRI dari Jabatan Bupati Kabupaten Keerom atau memperbaiki sistem Birokrasi pada Pemerintahan yang di Pimpin saudara Bupati Dan Segera Kembalikan Hak Istimewa Orang Asli Papua Sekarang Juga Sesuai Dengan Amanat Undang – Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001.

Bila hal ini tidak di sikapi dengan serius oleh Saudara Bupati Muhamad Markum maka Kami akan melakukan Investigasi dan pengusutan Selanjutnya hingga tuntas.

Laporan Nando Ketua BKN-RI Provins PAPUA

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY