Maichel L. Ainaga Samori Ketua BKNI-RI Kepulauan Yapen: Menjaga Keutuhan Negara Melalui...

Maichel L. Ainaga Samori Ketua BKNI-RI Kepulauan Yapen: Menjaga Keutuhan Negara Melalui Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Kestabilan Nasional

4
0
SHARE

Papua Jayapura, bkn-ri.com – Pada Rabu-18-juli-2018 bertepat di Pantai Kupang depan Kantor Gubernur Propinsi Papua, Ketua Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Maikel L.Ainaga.Samori Kepada Ketua BKNI-RI Propinsi Papua Ortis Nandotarai Yang di Dampingi Oleh Sekretaris Umum Wiwin Estyarini bahwa bertolak dari Visi Misi BKNI-RI yaitu Mewujudkan Cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagai pengamalan Pancasila dan demi terwujudnya masyarakat yang merdeka,berdaulat,bersatu adil dan makmur serta Menjaga Keutuhan Negara melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjaga Kestabilan Negara.

PLANING BKNI-RI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PAPUA

Menurut Maikel Ketua BKNI RI Kulauan Yapen Melalui Pertumbuhan ekonomi masyarakat BKNI-RI Kepulauan Yapen sedang mendesign beberapa program yang pertama Program pemberdayaan masyarakat itu sendiri yang nantinya di singkronisasi dengan masyarakat di desa atau di kampung, program ini kita jabarkan terutama untuk bidang pendidikan,bidang kesehatan,ekonomi rakyat,sosial budaya,infrastruktur dasar. Bkni kabupaten kepulauan yapen sendiri dengan potensi sumber daya manusia yang ada berusaha untuk bisa menjawab persoalan yang ada di desa-desa, dan kami akan berkomunikasi untuk membangun kemitraan dengan Pihak Pemerintah Daerah agar BKNI bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan baik sehingga kedepan singkronisasi Program antara pemerintah desa aspirasi masyarakat desa dengan Kabupaten,Propinsi hingga Pusat bisa menyambung agar kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat

Perlu Peningkatan Regulasi Dari Pemerintah Daerah

Sejauh ini kita sudah melakukan eksistensi ke kampung-kampung terutama masalah perencanaan program dan anggaran pengusulan anggaran yang berpihak kepada masyarakat langsung dan masyarakat sudah bisa merasakan, memang masih ada kendala yaitu mengenai disiplin anggaran dari pemangku anggaran itu sendiri di tingkat kampung itu masih ada namun menurut Maikel delapan puluh persen mereka sudah melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada tinggal masih perlu sekali peninggakatan regulasi dari pemerintah sendiri masih banyak yang perlu di benahi dan di lengkapi sehingga bisa memperkuat program masyarakat yang ada di desa-desa. Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang mana sudah berupaya untuk menterjemahkan anggaran dana desa dari tahun 2015-2018 kemudian pemerintah daerah juga sudah menterjemahkan 80% dari perintah undang-undang 10% untuk Anggaran Dana Desa di desa,selain itu Pemerintah Propinsi lewat Prospek namun Prospek Masih kendala karena tidak sesuai dengan waktu yang ada kemudian tidak seirama dengan semangat undang-undang desa dan peraturan-peraturan pengelolaan keuangan desa, mestinya harus bersama-sama yang tahun 2016 baru di kelola tahun 2017 kemudian prospek 2017 baru mau di kelola tahun 2018 ini yang perlu di benahi, kemudian dana otsus inikan 80% ada di kabupaten kota, Otsus sendiri kan Hadir untuk meredam suasana gejolak Politik di tanah Papua tetapi sampai kini masyarakat di desa cuma dengar 80% ada di kabupaten kota namun tidak di terjemahkan di kampung semua di kelola di kabupaten kota tidak seperti dana desa.Ungkap Maikel

Laporan: Wiwin Estyarini Sekretaris Umum BKNI-RI Propinsi Papua.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY